Desa Mandiri Energi Bohong- bohongan

 

Penggerak petani jarak di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Suhari, Kamis (3/3), memperlihatkan bantuan yang diterima sebanyak tiga kompor berbahan bakar nabati. Kompor kanan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kompor tengah dari Protos, dan kompor kiri dari Perhutani. Ketiga kompor itu kini tak berfungsi tanpa ada minyak nabati.

”Desa Mandiri Energi itu program bohong- bohongan,” ujar Suhari, Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Desa Tanjung Harjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Suhari, pekan lalu, menunjukkan tiga kompor berbahan bakar minyak jarak di gudang rumahnya. Beberapa gerumbul pohon jarak yang dulu diharapkan hasilnya hanya menjadi penghias pagar rumah. Itulah sisa program Desa Mandiri Energi (DME) yang dicanangkan meriah tahun 2007.

Program DME diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Februari 2007 di Kabupaten Grobogan. Tanaman jarak sebenarnya cukup dikenal masyarakat Grobogan, banyak dibudidayakan ketika Jepang menguasai Indonesia.

Grobogan diharapkan menjadi percontohan program nasional pemanfaatan jarak pagar untuk bahan bakar nabati. Selain menyampaikan bantuan pengembangan sebesar Rp 10 miliar dan kompor secara simbolis, Presiden juga sempat mencicipi tempe dan tahu goreng yang dimasak dengan kompor berbahan bakar minyak jarak.

Kriteria desa mandiri energi adalah mampu memenuhi sendiri 60 persen kebutuhan energi untuk memasak, transportasi, dan listrik. Tanaman jarak (Jatropha sp) dipilih sebagai sumber bahan bakar nabati dengan pertimbangan bisa bertahan hidup di lahan kritis dan tidak bersaing dengan keperluan pangan.

Kecewa

Untuk mendukung program DME, di Grobogan lalu berdiri pabrik pengolahan biji jarak yang dikelola PT Energi Hijau Lestari (Enhil). Enhil menggandeng PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebagai pembeli siaga (offtaker) minyak jarak petani Kecamatan Ngaringan.

Menurut Suhari, awalnya kelompok tani di desa itu antusias menanam, tetapi kemudian kecewa karena buahnya jarang meski tanaman subur. ”PT Enhil sempat membeli jarak petani, tetapi cuma Rp 700 per kilogram dari janji Rp 1.500,” kata Suhari.

Setelah beberapa bulan pabrik berhenti beroperasi. Masyarakat tidak pernah mendapat informasi jelas dari pabrik. Suhari mengatakan, sempat ada pendampingan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Grobogan dan kemudian dari PT Pertamina.

”Pernah ada petugas lapangan dari Pertamina, tetapi tidak memberikan penyuluhan yang benar. Buktinya, buah jarak tetap tidak ada hasilnya. Sekarang tanaman sudah tidak ada. Sementara masyarakat tahunya ada dana Rp 10 miliar. Masih banyak yang datang menanyakan, padahal kelompok tani hanya sekali mendapat bantuan Rp 83 juta,” tutur Suhari.

Marsiul, Komisaris PT Enhil, mengatakan, pabrik tutup karena inkonsistensi pemerintah dan BUMN yang terkait dengan program itu. ”Dulu pabrik dibangun atas dasar kerja sama dengan RNI sebagai offtaker. Katanya, mereka mau pakai minyak jarak untuk menggantikan blothong dan solar sebagai bahan bakar pabrik gulanya. Eh, ternyata program mereka tidak lanjut,” kata Marsiul.

Mantan Manajer Program Kemitraan Bina Lingkungan PT Pertamina Rudi Sastiawan menceritakan, dana Rp 10 miliar itu berasal dari patungan tiga BUMN: Pertamina, PT RNI, dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). ”Biasalah, kalau ada kunjungan Pak SBY, harus ada sumbangan ke masyarakat. Waktu itu yang ditanya Pertamina, PGN, dan RNI. Akhirnya Pertamina menyumbang Rp 9,9 miliar, PGN dan RNI masing-masing Rp 50 juta, jadi total Rp 10 miliar,” ujar Rudi.

Dana tersebut semula akan diserahkan kepada pemerintah daerah, tetapi akhirnya PT Pertamina melanjutkan sendiri program bahan bakar nabati dengan mendirikan pabrik biodiesel di Kecamatan Toroh, Grobogan. Dari dana Rp 10 miliar itu, sekitar Rp 4 miliar digunakan untuk membangun pabrik, Rp 3,7 miliar untuk bibit, dan Rp 2,1 miliar untuk pelatihan petani.

Wartono, mantan pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan Dusun Ngrijo, Kelurahan Jatipohon, Kabupaten Grobogan, merasakan juga kekecewaan masyarakat atas pelaksanaan program pemanfaatan jarak untuk bahan bakar nabati. Ketika panen, jarak hanya dihargai Rp 1.100 per kilogram, jauh lebih murah dibandingkan jagung yang Rp 2.000. ”Masyarakat merasa dibohongi. Setelah itu kontan minat menanam langsung turun,” ujar dia.

Anggota kelompoknya, yang semula 200 orang, sekarang tersisa tiga orang. Tinggal Wartono yang masih percaya pada prospek jarak, terutama jika dikelola dengan sistem tumpang sari.

Potensi besar

Meski minat petani sudah surut, potensi tanaman jarak di Kabupaten Grobogan masih sangat besar. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mencatat, tanaman jarak di Jawa Tengah mencapai 3.330,71 hektar.

Tak heran apabila justru perusahaan swasta yang berlomba mencari biji jarak langsung ke petani. Minyak jarak di luar negeri digunakan sebagai minyak goreng, sabun, dan kosmetik. PT Waterland Asia Bio Ventures memiliki pabrik di Desa Danyang, Kecamatan Purwodadi. Adapun PT D1 Oils Interna- tional yang mengambil alih pabrik milik PT Enhil berencana memindahkan pabrik ke Dusun Ngrijo.

Petugas pembelian PT D1 Oils Indonesia, Edy Tegoeh Joelijanto, mengatakan, pihaknya mulai membeli jarak dari petani yang mengolah lahan milik Perhutani dan berbicara dengan sejumlah kepala kesatuan pemangkuan hutan Perhutani untuk menjajaki kerja sama.

Ia paham, perlu waktu cukup lama untuk meyakinkan petani yang kecewa berat dengan janji pemerintah dulu. ”Mereka disuruh menanam, tapi pasarnya tidak disiapkan. Begitu pabrik tutup, ya bubar,” kata Teguh.

Setiap biji jarak kering yang terkumpul menumbuhkan harapan kembalinya kepercayaan masyarakat bahwa tanaman jarak bisa menghasilkan apabila dikelola secara baik dan bukan program kebohongan

Read More

Jepang Meminta LNG

 

 

 

 

AP PHOTO/NTV JAPAN VIA APTN Gambar yang diambil dari televisi NTV memperlihatkan asap membubung dari Fukushima Daiichi, pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Okumamachi, Prefektur Fukushima, Jepang, Sabtu (12/3). Bagian atap serta tembok bangunan PLTN itu retak akibat guncangan gempa sehari sebelumnya. Kekhawatiran muncul akibat bocornya radiasi nuklir dari reaktor nuklir di PLTN tersebut.

JAKARTA,  — Pemerintah Jepang meminta bantuan berupa tambahan pasokan gas alam cair dan minyak bumi untuk meningkatkan pasokan listrik yang anjlok akibat beberapa reaktor nuklirnya di Fukushima, Miyagi, tak berfungsi menyusul gempa bumi dan tsunami.

Akibat terhentinya pasokan listrik bertenaga nuklir itu, Jepang kehilangan daya listrik sekitar 9.700 megawatt. ”Akibat tsunami dan gempa di Jepang, PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) Fukushima rusak dan terjadi kekurangan listrik besar-besaran. Karena kekurangan listrik, Jepang saat ini melakukan penghematan listrik secara berencana.

”Hal itu terjadi karena jumlah listrik yang berkurang sama dengan semua listrik yang dipakai di Pulau Jawa,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Makiko Kikuta di Jakarta, Kamis (17/3/2011), seusai bertemu Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Kedatangan Kikuta di Jakarta adalah menghadiri pertemuan pertama Panitia Pengarah proyek Metropolitan Priority Area (MPA). Seusai pertemuan itu, Kikuta berterus terang bahwa kedatangannya adalah juga untuk meminta Pemerintah Indonesia melalui Hatta Rajasa membantu Jepang dalam memulihkan krisis energinya.

”Oleh karena itu, saya meminta kepada Bapak Hatta agar Pemerintah Indonesia memberikan tambahan energi pada Jepang. Jepang dan Indonesia terus bekerja sama menggunakan bantuan LNG (gas alam cair) dan minyak ini,” ujar Kikuta.

Atas permintaan Jepang itu, Hatta Rajasa mengatakan, pihaknya belum memberikan keputusan karena harus dibahas dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu, Indonesia sendiri belum menerima jumlah permintaan tambahan energi itu.

Sementara itu, kalangan industri manufaktur pengguna gas bumi di dalam negeri meminta pemerintah agar menjamin kepastian pemenuhan kebutuhan gas.

Kepastian pasokan gas ini mendesak diperlukan untuk menghindari keterpurukan industri manufaktur dalam negeri dan mencegah pengurangan tenaga kerja akibat keterbatasan pasokan gas.

”Tidak ada kepastian pasokan gas ke industri. Kami sudah bicara ke semua tingkat, tidak ada keputusan,” kata Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPB) Achmad Safiun, seusai bertemu Wakil Presiden Boediono.

Read More

Desa Mandiri Energi Bohong- bohongan

 

 

 

 

 

 

 

Penggerak petani jarak di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Suhari, Kamis (3/3), memperlihatkan bantuan yang diterima sebanyak tiga kompor berbahan bakar nabati. Kompor kanan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kompor tengah dari Protos, dan kompor kiri dari Perhutani. Ketiga kompor itu kini tak berfungsi tanpa ada minyak nabati.

”Desa Mandiri Energi itu program bohong- bohongan,” ujar Suhari, Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Desa Tanjung Harjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Suhari, pekan lalu, menunjukkan tiga kompor berbahan bakar minyak jarak di gudang rumahnya. Beberapa gerumbul pohon jarak yang dulu diharapkan hasilnya hanya menjadi penghias pagar rumah. Itulah sisa program Desa Mandiri Energi (DME) yang dicanangkan meriah tahun 2007.

Program DME diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Februari 2007 di Kabupaten Grobogan. Tanaman jarak sebenarnya cukup dikenal masyarakat Grobogan, banyak dibudidayakan ketika Jepang menguasai Indonesia.

Grobogan diharapkan menjadi percontohan program nasional pemanfaatan jarak pagar untuk bahan bakar nabati. Selain menyampaikan bantuan pengembangan sebesar Rp 10 miliar dan kompor secara simbolis, Presiden juga sempat mencicipi tempe dan tahu goreng yang dimasak dengan kompor berbahan bakar minyak jarak.

Kriteria desa mandiri energi adalah mampu memenuhi sendiri 60 persen kebutuhan energi untuk memasak, transportasi, dan listrik. Tanaman jarak (Jatropha sp) dipilih sebagai sumber bahan bakar nabati dengan pertimbangan bisa bertahan hidup di lahan kritis dan tidak bersaing dengan keperluan pangan.

Kecewa

Untuk mendukung program DME, di Grobogan lalu berdiri pabrik pengolahan biji jarak yang dikelola PT Energi Hijau Lestari (Enhil). Enhil menggandeng PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebagai pembeli siaga (offtaker) minyak jarak petani Kecamatan Ngaringan.

Menurut Suhari, awalnya kelompok tani di desa itu antusias menanam, tetapi kemudian kecewa karena buahnya jarang meski tanaman subur. ”PT Enhil sempat membeli jarak petani, tetapi cuma Rp 700 per kilogram dari janji Rp 1.500,” kata Suhari.

Setelah beberapa bulan pabrik berhenti beroperasi. Masyarakat tidak pernah mendapat informasi jelas dari pabrik. Suhari mengatakan, sempat ada pendampingan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Grobogan dan kemudian dari PT Pertamina.

”Pernah ada petugas lapangan dari Pertamina, tetapi tidak memberikan penyuluhan yang benar. Buktinya, buah jarak tetap tidak ada hasilnya. Sekarang tanaman sudah tidak ada. Sementara masyarakat tahunya ada dana Rp 10 miliar. Masih banyak yang datang menanyakan, padahal kelompok tani hanya sekali mendapat bantuan Rp 83 juta,” tutur Suhari.

Marsiul, Komisaris PT Enhil, mengatakan, pabrik tutup karena inkonsistensi pemerintah dan BUMN yang terkait dengan program itu. ”Dulu pabrik dibangun atas dasar kerja sama dengan RNI sebagai offtaker. Katanya, mereka mau pakai minyak jarak untuk menggantikan blothong dan solar sebagai bahan bakar pabrik gulanya. Eh, ternyata program mereka tidak lanjut,” kata Marsiul.

Mantan Manajer Program Kemitraan Bina Lingkungan PT Pertamina Rudi Sastiawan menceritakan, dana Rp 10 miliar itu berasal dari patungan tiga BUMN: Pertamina, PT RNI, dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). ”Biasalah, kalau ada kunjungan Pak SBY, harus ada sumbangan ke masyarakat. Waktu itu yang ditanya Pertamina, PGN, dan RNI. Akhirnya Pertamina menyumbang Rp 9,9 miliar, PGN dan RNI masing-masing Rp 50 juta, jadi total Rp 10 miliar,” ujar Rudi.

Dana tersebut semula akan diserahkan kepada pemerintah daerah, tetapi akhirnya PT Pertamina melanjutkan sendiri program bahan bakar nabati dengan mendirikan pabrik biodiesel di Kecamatan Toroh, Grobogan. Dari dana Rp 10 miliar itu, sekitar Rp 4 miliar digunakan untuk membangun pabrik, Rp 3,7 miliar untuk bibit, dan Rp 2,1 miliar untuk pelatihan petani.

Wartono, mantan pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan Dusun Ngrijo, Kelurahan Jatipohon, Kabupaten Grobogan, merasakan juga kekecewaan masyarakat atas pelaksanaan program pemanfaatan jarak untuk bahan bakar nabati. Ketika panen, jarak hanya dihargai Rp 1.100 per kilogram, jauh lebih murah dibandingkan jagung yang Rp 2.000. ”Masyarakat merasa dibohongi. Setelah itu kontan minat menanam langsung turun,” ujar dia.

Anggota kelompoknya, yang semula 200 orang, sekarang tersisa tiga orang. Tinggal Wartono yang masih percaya pada prospek jarak, terutama jika dikelola dengan sistem tumpang sari.

Potensi besar

Meski minat petani sudah surut, potensi tanaman jarak di Kabupaten Grobogan masih sangat besar. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mencatat, tanaman jarak di Jawa Tengah mencapai 3.330,71 hektar.

Tak heran apabila justru perusahaan swasta yang berlomba mencari biji jarak langsung ke petani. Minyak jarak di luar negeri digunakan sebagai minyak goreng, sabun, dan kosmetik. PT Waterland Asia Bio Ventures memiliki pabrik di Desa Danyang, Kecamatan Purwodadi. Adapun PT D1 Oils Interna- tional yang mengambil alih pabrik milik PT Enhil berencana memindahkan pabrik ke Dusun Ngrijo.

Petugas pembelian PT D1 Oils Indonesia, Edy Tegoeh Joelijanto, mengatakan, pihaknya mulai membeli jarak dari petani yang mengolah lahan milik Perhutani dan berbicara dengan sejumlah kepala kesatuan pemangkuan hutan Perhutani untuk menjajaki kerja sama.

Ia paham, perlu waktu cukup lama untuk meyakinkan petani yang kecewa berat dengan janji pemerintah dulu. ”Mereka disuruh menanam, tapi pasarnya tidak disiapkan. Begitu pabrik tutup, ya bubar,” kata Teguh.

Setiap biji jarak kering yang terkumpul menumbuhkan harapan kembalinya kepercayaan masyarakat bahwa tanaman jarak bisa menghasilkan apabila dikelola secara baik dan bukan program kebohongan

Read More

BUMN Tidak Jadi Ambil Divestasi Newmont

Josephus Primus Proses pengolahan bijih di Newmont Nusa Tenggara di Tambang Batu Hijau, Sumbawa, NTB. Pada proses ini bubur bijih halus dari tangki cyclone dialirkan ke sejumlah tangki untuk diambil kandungan mineral berharganya seperti tembaga, emas, dan perak. Tangki ini disebut sel flotasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memutuskan tidak mengambil divestasi 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara atau setara 271,6 juta dollar AS atau Rp 2,4 triliun. Langkah tersebut diambil karena tidak ada anak usaha BUMN yang berminat membeli saham divestasi Newmont tersebut.

Menteri BUMN Mustafa Abubakar bilang, pemerintah saat ini akan menyerahkan kewenangan divestasi saham Newmont kepada Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah (Pemda) Nusa Tenggara Timur. "BUMN kali ini tidak mengambil saham Newmont," ujar Mustafa, Jumat (18/3/2011).

Akibat tidak ada perusahaan pelat merah yang membeli, maka pemerintah juga tidak melakukan pelimpahan dan tidak memberi komitmen apapun kepada anak usahanya.

Sebelumnya, Newmont sudah memberi batas waktu kepada Pemerintah Indonesia untuk menuntaskan pembayaran 7 persen saham divestasi hingga 18 Maret 2011. Namun, diakui Mustafa, hingga sehari jelang batas waktu pembayaran saham divestasi perusahaan tambang yang berbasis di Amerika Serikat itu, tak ada satu pun perusahaan BUMN yang tertarik mengambil alih.

Padahal, Kementerian telah mendorong sejumlah BUMN tambang, seperti PT Aneka Tambang Tbk dan PT Bukit Asam Tbk untuk membeli saham divestasi Newmont tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya, baik pihak Antam dan Bukit Asam, menolak melakukan pengambilalihan, lantaran menilai tidak sesuai dengan strategi bisnis utama (core business) perseroan.

“Memang, dulu pernah ada minat dari mereka, namun hanya minoritas. Tapi pada perkembangannya, baik Antam dan Bukit Asam membatalkan niat itu,” ujar Mustafa.

Read More

Bank Mutiara Kejar Aset Century di Swiss

JAKARTA, - Upaya mengejar aset Bank Century di Swiss terus berjalan. PT Bank Mutiara Tbk rupanya sudah mengajukan interpleader proceedings atas kepemilikan aset 156 juta dollar AS yang disimpan di LGT Bank, yang juga diklaim Tarquin Limited.

Interpleader proceedings adalah prosedur hukum atas sengketa perebutan suatu aset. Untuk menghindari ketidakpastian dan biaya dari gugatan terpisah atau klaim pihak-pihak lain atas aset tersebut, salah satu pihak bisa meminta hakim menyelesaikan masalah ini sekali untuk selamanya. Kalau ada gugatan pihak lain muncul kemudian, pengadilan bisa menolak gugatan tersebut.

Saat ini Bank Mutiara masih menunggu jawaban dari Tarquin Limited. Mutiara sudah mengajukan salinan gugatan tersebut sejak 1 Maret 2011. Pengadilan Zurich (Cantonal Court of Zurich) sudah meminta bank pelat merah itu untuk membayar biaya perkara sebelum 4 April mendatang. Setelah itu, barulah Tarquin memberikan jawaban.

Penasehat Hukum Bank Mutiara, Pradjoto, sudah mengajukan dalil dan bukti klaim atas aset tersebut. "Pada intinya lebih kurang menekankan bahwa aset yang semula didepositokan di LGT Bank yang dulu bernama Dresdner Bank, telah menjadi jaminan pemenuhan utang," kata dia, kemarin.

Jaminan pemenuhan utang yang dimaksud adalah Hesyam Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi dengan Bank Century. Mereka dahulu berjanji akan menjualkan surat berharga Bank Century dengan agunan security deposits milik Telltop Holding di LGT Bank.

Karena keduanya tidak dapat menjual surat berharga Bank Century dalam rentang waktu yang ditetapkan, maka sesuai assets management agreement (AMA), security deposit milik Telltop itu menjadi milik Bank Century yang telah berganti nama menjadi Bank Mutiara. Cuma, deposito itu juga diklaim Tarquin.

Hesyam dan Rafat sendiri telah diputus bersalah secara inabsentia pertengahan Desember lalu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas tuduhan korupsi dan pencucian uang. Wakil Jaksa Agung Darmono menyatakan, semua pihak menunggu hasil gugatan perdata Mutiara karena upaya penuntutan pidana sudah ditolak Pemerintah Swiss.

Read More

Agen Elpiji Belum Lengkapi Persyaratan

 
Ilustrasi: Kerjasama ini penting guna melaksanakan diversifikasi sumber energi melalui pemanfaatan sumber terbarukan dari gas C3 dan C4 menjadi gas elpiji, yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
MADIUN,  Puluhan agen penjualan elpiji bersubsidi tiga kilogram di wilayah Kabupaten Madiun dan Kota Madiun, Jawa Timur, belum melengkapi persyaratan standar. Mereka masih berjualan dengan sarana dan prasarana ala kadarnya demi mensukseskan kelancaran distribusi elpiji program konversi dari minyak tanah.

Sekretaris Himpunan Pengusaha (Hiswana) Migas Cabang Madiun Agus Wiyono, Jumat (18/3/2011) di Madiun mengatakan jumlah agen di Madiun mencapai 40 agen. Sebagian besar belum memenuhi persyaratan lengkap.

Kekurangannya beragam, tidak sama setiap agen. Ada yang kurang persyaratan administrasinya, akan tetapi ada pula yang kurang sarana prasarananya. Bahkan ada pula yang kurang keduanya.

Kelengkapan standar yang belum dipenuhi itu antara lain belum dised iakannya tempat untuk memeriksa kebocoran tabung, dan belum adanya timbangan . Kedua sarana itu idealnya wajib disediakan untuk melindungi konsumen dan memastikan konsumen mendapatkan haknya dengan benar.

Selain kurangnya sarana prasarana , sebagian besar agen elpiji di wilayah Madiun kurang tertib administrasi. Hal itu terlihat dari sedikitnya jumlah agen yang mengurus surat ijin prinsip perpanjangan sebagai agen elpiji. Alasannya prasayaratnya selalu berubah.  

Dulu seorang agen harus memiliki badan hukum. Kemudian ketentuannya ganti, katanya tidak harus berbadan hukum, boleh perorangan. Sekarang kembali lagi harus berbadan hukum.

"Sebenarnya dalam peraturan perundangan sudah ada ketentuan yang mewajibkan berbadan hukum, namun Pertamina dalam mengimplementasikan kebijakan ini member peluang untuk disalahartikan," ujarnya.

Apapun persyaratan yang diwajibkan, seharusnya hal itu tidak menjadi alasan bagi agen elpiji untuk tidak memenuhinya. Apalagi, agen elpiji ini adalah penyalur barang bersubsidi yang dibiayai oleh negara sehingga mereka tidak boleh mengejar keuntungan semata dengan mengabaikan standar pelayanan kepada masyarakat.

Selain belum melengkapi persyaratan, agen elpiji di wilayah Madiun tidak mematuhi tata niaga elpiji bersubsidi. Contohnya, agen menjual langsung ke konsumen. Padahal agen seharusnya men jual kepada pangkalan dan pengkalan inilah yang berhak menjual langsung ke konsumen.

Namun anehnya, sejauh ini belum pernah dilakukan penertiban tata niaga elpiji 3 kg ini oleh Pertamina. Hiswana Migas Madiun mengaku sudah berulangkali menyampaikan pelanggaran tersebut baik kepada pemerintah daerah maupun Pertamina.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tahun 2009, Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji 3 kg di wilayah Jawa Timur adalah Rp 12.850. Harga tebus agen Rp 11.550 per tabung. Adapun harga agen kepada pangkalan Rp 11.850 per tabung. Selain mendapat margin Rp 300 per tabung, agen elpiji juga mendapat keuntungan dari transpor fee per tabung Rp 1.170.  

Sementara itu pejabat sementara Sales Representatif Elpiji Rayon IV Madiun Region V Jawa Timur Probo Prasiddhahayu mengatakan Pertamina sebenarnya sudah melakukan sosialisasi kepada agen supaya memenuhi persyaratan sarana prasana maupun kelengkapan administrasi. Namun, faktanya sampai hari kemarin masih ditemukan banyak kekurangan.

Terkait masalah tidak adanya tindakan tegas dari Pertamina terhadap agen yang tidak memenuhi persyaratan, Probo berdalih pihaknya mengutamakan keberadaan agen untuk menunjang distribusi elpiji demi mensukseskan program konversi minyak tanah. Dengan memberi kelonggaran pada agen, harapannya distribusi elpiji lancar sehingga tidak terjadi kelangkaan.  

Sayangnya, Probo enggan memberikan data jumlah tabung elpiji yang beredar di wilayah Madiun atau total kebutuhan elpiji masyarakat. Data dari Hiswana Migas, jumlah tabung hasil konversi minyak tanah diperkirakan mencapai 14.500 tabung dengan volume gas 43.500 kg elpiji yang beredar setiap hari. Angka itu didasarkan pada kebutuhan minyak tanah sebelum dikonversi yang mencapai 150 kilo liter per hari.    

Read More